Di Balik Anggaran; Interaksi Politik dalam Proses APBD

Buku ini hadir sebagai refleksi sekaligus analisis mendalam terhadap salah satu aspek paling krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah—yakni proses penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini, APBD sering dipandang sekadar dokumen administratif tahunan yang berisi angka-angka belanja dan pendapatan. Padahal, di balik setiap keputusan anggaran tersimpan dinamika yang kompleks: pertemuan kepentingan antara eksekutif dan legislatif, negosiasi politik yang intens, hingga tarik-menarik kepentingan antara kesejahteraan rakyat dan kekuasaan politik.

Buku ini membuka tabir di balik proses tersebut—menunjukkan bahwa anggaran bukan sekadar soal teknokrasi, tetapi juga arena interaksi politik yang sarat makna dan konsekuensi. Kami menelusuri bagaimana dinamika antara pemerintah daerah dan DPRD membentuk arah kebijakan anggaran melalui pendekatan yang tajam dan berbasis data, serta memotret fenomena tarik-ulur kepentingan yang sering kali menjauhkan APBD dari semangat good governance. Studi kasus peristiwa di Sumatera Utara memperkaya analisis ini, menghadirkan potret nyata bagaimana praktik politik lokal dapat memengaruhi keputusan fiskal dan pembangunan daerah.

Namun, buku ini tidak berhenti pada kritik. Di tengah berbagai problematika yang diungkap, penulis menawarkan solusi dan rekomendasi yang konstruktif. Dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta budaya politik yang matang, buku ini memberikan arah baru bagi siapa pun yang peduli terhadap reformasi tata kelola keuangan daerah.

Bagi akademisi, mahasiswa, praktisi pemerintahan, maupun masyarakat luas, buku ini merupakan bacaan penting untuk memahami realitas di balik kebijakan anggaran daerah. Lebih dari itu, karya ini mengajak kita semua untuk merenungkan: sejauh mana APBD benar-benar menjadi alat pembangunan yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar hasil kompromi politik yang menguntungkan sekelompok elit.

Akhirnya, semoga buku ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat integritas, profesionalisme, dan etika politik di ranah pemerintahan daerah. Dengan memahami apa yang terjadi “dibalik anggaran”, kita dapat menapaki jalan menuju pengelolaan keuangan publik yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.